Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Minggu, 01 Januari 2017

Penulis Jokowi Undercover Rajin Update Status Facebook

Ada Wahana Wisata Di Kompleks Pemrosesan Sampah

Nasional, Kendari -Ini kreativitas dari Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara membangun sarana wisata atau hiburan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Puuwatu. Bentuknya wahana permainan flying fox, meluncur turun dari ketinggian dengan seutas tali.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kendari Tin Farida, di Kendari, Senin, 2 Januari 2017 mengatakan pihaknya membangun dua unit flying fox dengan panjang 200 meter untuk orang dewasa. Satunya lagi panjang lintasan 50 meter untuk anak-anak.

"Pembuatan flying fox satu paket dengan pembuatan gazebo di bagian atas tempat meluncur, dan di bagian bawah tempat mendarat," ujar Tin Farida.

Menurutnya, pembangunan flying fox menghabiskan anggaran sekitar Rp200 juta bersumber APBD 2016.

"Selain berfungsi sebagai pengendali pencemaran, TPA Sampah Puuwatu bisa berfungsi sebagai sarana edukasi dan wisata bagi semua kalangan. Itu menjadi alasan pembangunan flying fox," kata dia.

Pemkot Kendari, kata Tin Farida, menyulap salah satu titik di kompleks pembuangan sampah menjadi tempat wisata. Ini untuk mengubah stigma bahwa TPA sampah itu identik dengan kotor, busuk, dan lain sebagainya.

"Kami undang siapa saja yang ingin menyaksikan kawasan TPA sampah Puuwatu. Ini bisa disebut terobosan dan inovasi di bawah bimbingan Wali Kota Kendari," katanya.

Tin mengaku saat ini, TPAS Puuwatu menjadi rujukan pemerintah kabupaten/kota lain di Indonesia, yang ingin mengembangan pengelolaan pembuangan akhir sampah. "Sudah sekitar 60 perwakilan Pemda yang datang studi banding. Terutama cara pengelolaan kawasan sampah di Puuwatu. Bahkan, ada yang datang dari luar negeri," dia menjelaskan.

ANTARA

Modus dan Motif Pembuat Berita Hoax

265 DPO Kasus Narkoba di Makassar Dikejar Polisi

Polisi Rejang Lebong Selamatkan Uang Negara Rp 1,3 Miliar

Jembatan Tol Cisomang Diupayakan Tidak Dirombak Ulang

11 Pelajar di Kota Sukabumi Positif HIV

Warga Penolak Pabrik Semen Siap Hadapi Proses Hukum

Harga Migas dan Sawit Anjlok, Ekonomi Riau Lesu

Jadi Tersangka,Penyuap Bupati Klaten Diberhentikan Sementara

Dominasi Ekonomi dan Sentimen Anti-Cina Warnai Berita Hoax

Nasional, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai isu dominasi ekonomi dan sentimen antiCina kerap mewarnai penyebaran berita bohong (hoax). Salah satu isu yang santer bergulir ialah tudingan masuknya 10 juta pekerja asal Cina ke Indonesia. "Tidak usah percaya dengan isu negatif seperti itu," kata Teten di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat lalu.

Ia menjelaskan bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada di posisi lima persen, tidak mungkin ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 10 juta orang. Sebab setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 300 ribu orang. "Kalau 10 juta pekerja, angka pertumbuhan ekonominya harus 30 persen," kata Teten.

Oleh sebab itu, lanjutnya, sulit mempercayai ada 10 juta pekerja Cina ke Indonesia. Namun untuk membuktikan lagi, Teten mengirim timnya ke kawasan industri smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara. Di Morowali terdapat perusahaan patungan antara Indonesia dan Cina.

Hasilnya, hanya ada 600 pekerja Cina yang dilibatkan. "Setiap enam bulan sekali mereka bergantian pulang ke negaranya," kata Teten.

Selain tenaga kerja, sentimen dominasi Cina di sektor ekonomi pun ikut mewarnai diskusi di media sosial dan pemberitaan online. Teten menilai dibanding Cina, Jepang masih mendominasi investasi di Indonesia. Sementara dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang triwulan III 2016, tiga negara terbesar penanaman modal asing ialah Singapura (US$ 2,2 miliar), Jepang (US$ 1,6 miliar), Cina (US$ 600 juta).

Munculnya isu dominasi Cina di ekonomi, menurut Teten, lebih kepada pengkotakan (framing) politik. Padahal, ia mengatakan, pemerintah Indonesia berupaya mencari pasar dan mitra baru dalam hubungan dagang internasional. Tujuannya ialah agar pemerintah mempunyai pilihan yang luas dalam berinvestasi. "Sehingga Indonesia tidak dikendalikan oleh salah satu kekuatan ekonomi dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas meminta situs atau media sosial yang menyebarkan berita bohong (hoax) atau kebencian agar ditindak tegas. Ia tidak ingin energi masyarakat terkuras hanya karena persoalan yang terjadi di media sosial.

Selain itu, presiden juga meminta agar melakukan gerakan edukasi dan literasi bagi pengguna media sosial. "Gerakan ini penting mengajak netizen mengampanyekan komunikasi di media sosial yang baik, beretika," kata Jokowi.

ADITYA BUDIMAN

Baca juga:

Cegah Berita Hoax, Kader NU Siapkan Tim Cyber Aswaja



Imigrasi Ciduk Puluhan PSK Asal Cina Malam Tahun Baru


Bupati Biak Numfor Tersangka Korupsi Tahun Baruan di Lapas  

Kapal Karam di Halmahera Barat, 60 Penumpang Dievakuasi  

Isu Reshuffle Muncul Lagi, Menteri Sekretaris Negara Heran  

Nasional, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menyangka isu perombakan kabinet kembali muncul ke permukaan. Ia mengatakan tidak ada upaya reshuffle di tubuh Kabinet Kerja. "Aku heran kok ada obrolan soal itu. Dari mana sumbernya," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2016 lalu.

Saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja akhir tahun, Pratikno menuturkan evaluasi merupakan hal rutin yang dilakukan. Menurut dia, setiap evaluasi kinerja kementerian tidak melulu harus dikaitkan dengan pergantian menteri. "Evaluasi terus-menerus dalam manajemen kami," katanya.

Baca juga: Partai Pendukung Jokowi Yakin Belum Ada Reshuffle

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menepis langsung kabar pencopotan menteri di Kabinet Kerja. "Tidak ada. Tidak ada," ujarnya, saat meninjau proyek wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Simak pula: Isu Reshuffle Jilid III Beredar, Istana: Itu Hak Presiden

Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah terjadi dua kali perombakan kabinet. Reshuffle atau pergantian pertama terjadi pada Agustus 2015. Pergantian menteri yang kedua, dilakukan presiden di Juli lalu.

ADITYA BUDIMAN

Sabtu, 31 Desember 2016

Imigrasi Ciduk 76 Pelacur Cina Saat Malam Tahun Baru

Bakar 6 Motor Polisi, 18 Mahasiswa Unismuh Makassar Buron  

Dua Hari Terakhir, NTT Digoyang 10 Kali Gempa

Hari Pertama Tahun Baru, Listrik Aceh Padam

Sambut 2017, Ketua MPR Ajak Eratkan Persaudaraan Kebangsaan

NasionalMenyambut tahun baru 2017, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kembali persaudaraan kebangsaan. Dengan kuatnya persaudaraaan kebangsaan maka Indonesia akan kokoh dalam menghadapi tantangan tahun 2017.

Di 2017 ini, salah satu tantangan adalah Indonesia akan memasuki era persaingan bebas ASEAN yang semakin terbuka. Tantangan lainnya adalah menghadapi kesenjangan ekonomi. “Mari menatap 2017 dengan harapan, perjuangan, dan optimisme. Menghadapi persaingan bebas, kita bersatu hadirkan persaudaraan kebangsaan yang lebih kuat,” ungkap Zulkifli Hasan di Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.

Menyoroti lebih dalam, wakil rakyat dari Lampung ini mengungkapkan kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin bebas. “Kunci utama menghadapi persaingan bebas adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang tangguh. Kemudian keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal,” ujarnya. Untuk itu, Zulkifli mengajak seluruh bangsa bersatu mempersiapkan SDM yang handal, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi menurut Zulkifki Hasan adalah menghapus kesenjangan sosial ekonomi. “Saya tegaskan sekali lagi, bukan gerakan ekstrim kanan atau kiri yang paling bahaya. Musuh utama kita adalah kesenjangan,” tegasnya. Zulkifli pun berharap seluruh elemen bangsa bersatu memperkuat solidaritas sosial untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi. “Janji kebangsaan kita jelas dan tegas, yaitu keadilan sosial untuk seluruh anak bangsa bukan segelintir saja,” tutupnya. (*)

Ridwan Kamil Relokasi PKL di Jalan Ahmad Yani, Ini Alasannya

Arsip Blog

Mengenai Saya

Masamba, Sulawesi Selatan, Indonesia